SERANG, Sidik-Berita.Com- Koalisi Lembaga Banten Barsatu (KOLEBAT) Provinsi Banten layangkan surat Audensi Ke DPRD Provinsi Banten terkait kinerja ke tiga OPD Banten yaitu Dinas PUPR Provinsi Banten, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
TB. Mulyadi, Korlap Koalisi Lembaga Banten Bersatu ( KOLEBBAT) Perwakilan Banten mengatakan, ” kami sudah melakukan Aksi Unjuk Rasa di OPD Banten yang ke 3 kali dilakukan, tapi sama sekali tidak ada respon . Maka kami layangkan surat Audensi ke DPRD Provinsi Banten perihal Kegiatan Ke 3 OPD Banten tersebut yang diduga dalam pelaksanaannya diduga ada ketidaksesuaian pada barang jasa pemerintah dalam pengerjaannya dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024.
Khususnya di Dinas PUPR Provinsi Banten yang mana pada pembelanjaan Harga Satuan Produk yang begitu tinggi harganya, akan tetapi pada pelaksanaannya yang dilaksanakan oleh penyedia jasa tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati kedua belah pihak dan para penyedia jasa dalam membelanjakan Item matrial dengan harga murah dan kualitas rendah pada pengerjaanntmya.
Aminudin, Ketua LSM KPK- Nusantara perwakilan Banten yang juga Kord Koalisi Lembaga Banten Bersatu (KOLEBBAT) mengatakan, ” kami akan pertanyakan kegiatan Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Banten yang mana tahun 2023 terjadi adanya tindak pidana Korupsi pada pembangunan Breakwater PP Cituis yang berlokasi di Kec.Paku Haji kab.Tangerang dengan kerugian 3.9 milyar dan juga pada pembangunan Dermaga PP Cituis tahun 2023 perlu dipertanyakan Progres kegiatanya yang diduga adanya kekurangan Volume Betonisasi yang dilaksanakan penyedia jasa tersebut, “ungkapnya.
Lanjut Aminudin, pada tahun 2024 dianggarakan untuk pembangunan Breakwater PP cituis dengan nulai Lima milyar lebih , Pembangunan Pabrik Es Batu Pelabuhan Perikanan Binuangen, Belanja modal mesin Proses dan peralatan dengan nilai tiga miliyar lebih, belanja modal Bangunan Perternakan/Perikanan Pembudidayaan Ikan Payau dan Laut sebesar satu miliyar lebih, belanja barang untuk diserahkan dijual/diserahkan kepada masyarakat sebesar tujuhratus juta lebih, dan pembangungan dan pekerjaan Pembangunan Jetty Pelabuhan Perikanan Cikeusik yang diduga pada pekerjaanya tidak adanya ketidaksesuaian pada Harga Satuan Produk yang sudah direncanakan pada Data Dokumen Transaksi Dan Kontrak yang sudah di sepakati kedua belah pihak antara penyedia Jasa dan Pengguna Jasa. Kami sebagai lembaga perlu Curiga pada pekerjaan di Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Banten terindikasi dugaan adanya keterlibatan oknum yang tidak bertanggung jawab dalam menetukan Bintang pemenangan penyedia jasa yang melaksanakannya.
Dupes ,Danlap Koalisi lembaga Banten Bersatu mengatakan, ” adanya kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten diduga adanya indikasi kelebihan anggaran pada pembelanjaan kebutuhan SMA/SMK seperti pengadaan peralatan mesin pendidikan TIk dan Belanja Pengadaan Peraktek utama dan lainnya yang diduga adanya ketidaksesuaian pada pengerjaanya yang dilaksanakn oleh para Penyedia Jasa,”pungkasnya.***(AmN/Red-SB).
