KOTA SERANG, Sidik–Berita.Com- Tb. Mulyadi, ketua Organisasi Masyarakat (ORMAS) “MAPAN” Banten memberikan sikap apatis terhadap forum CSR yang telah menandatangani Nota Kesepahaman untuk membantu biaya pembangunan Kota Serang yang dalam penandatangananya difasilitasi oleh pihak Pemkot Serang serta disaksikan oleh Walikota dan Wakil Walikota Serang.
Menurutnya, ada dugaan dalam pemberian bantuan berupa CSR tersebut tidaklah sesuai dengan kondisi niat sebenarnya yang menjadi tujuan akhir dan sudah terencana oleh kedua belah pihak yaitu, si pemberi bantuan dan yang menerimanya.
Artinya menurut Tb. Mulyadi, hal tersebut bagaikan ada udang dibalik batu. Ketika CSR diterima oleh pihak Pemkot Serang, maka bisa tidak mungkin akan terjadi keinginan-keinginan oligarki pada tujuan yang sebenarnya.
“Ya kenapa tidak kalau ada seseorang berasumsi/menduga seperti itu, karena sudah banyak contoh yang terjadi di daerah lain seperti salah satunya di Tangerang, ” terang Tb. Mulyadi kepada media.
Dugaan Tb. Mulyadi bahwa bukti PIK-2 itu terlihat begitu nafsu dan serakahnya agar bisa menguasai tanah Banten. Berkedok membantu lewat forum CSR untuk pembangunan kota Serang, tetapi terindikasi hanya mencari keuntungan dengan cara pintas tanpa berfikir bagaimana dengan nasib rakyat. Seperti yang baru terjadi, kita dihebohkan dengan adanya pagar penghalang sepanjang 30 Km untuk menutup akses rakyat menuju laut.
Kemudian yang kita ketahui bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan 77 proyek strategis nasional atau PSN yang masuk ke dalam bagian dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Dalam dokumen RPJMN 2025-2029 yang termuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025, daftar PSN ini merupakan daftar indikatif yang dapat diubah atau ditambah berdasarkan evaluasi dan penilaian yang mengacu pada kesiapan proyek, ketersediaan pendanaan, serta berdasarkan persetujuan presiden.
Salah satu dari ke 77 proyek tersebut adalah Proyek Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa, yang direncanakan dari Banten hingga Jawa Timur, adalah proyek strategis nasional (PSN) yang diinisiasi oleh pemerintah, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai pelaksana.
Proyek Giant Sea Wall mencakup pembangunan tanggul laut raksasa, pelabuhan, bandara, jalan tol, perumahan, dan area hijau.
Tanggul laut raksasa dibangun untuk mencegah erosi dan kerusakan akibat gelombang laut.
Tanggul laut raksasa juga dibangun untuk melindungi wilayah pesisir dari banjir rob seperti yang dilansir dari cnbcindonesia. com.
Dengan adanya salah satu proyek giant sea wall tersebut, menurut Tb. Mulyadi dikhawatirkan akan terjadi anomali yang dimanfaatkan oleh PT. PIK, artinya diduga adanya penyimpangan dalam original plan yang menjadi dalam alur PSN yang telah ditetapkan oleh Presiden.
“Ya, kita bukan suudzon akan tetapi kita harus menjaga proses PSN yang original. Artinya jangan sampai keluar dari jalur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Kalau bunyinya untuk membangun tanggul di laut, ya bangun tanggulnya saja, jangan merambat kemana-mana, ” terang Tb. Mulyadi.
“Untuk kepentingan masyarakat semua agar tidak ada yang dirugikan, maka secara pribadi saya menolak CSR dari PIK 2 apabila ujung-ujungnya ada rencana pemagaran laut yang kemudian dilanjutkan dengan membangun kawasan perumahan seperti yang telah terjadi di Jakarta, ” pungkasnya.
Masih menurut sumber dari cnbcindonesia. com. Sudah begitu banyak yang menolak PIK-2 itu. Mulai dari ulama Banten yang dipimpin oleh Mantan Wapres KH Ma’ruf Amin, juga para tokoh masyarakat yang dipimpin oleh Sultan Banten Ratu Bagus Hendra Bambang Wisanggeni Soerjaatmadja juga menolak. Sultan bahkan mengingatkan Aguan agar jangan menjadikan Banten sebagai Singapura kedua. Para pegiat demokrasi dan HAM dari seluruh negeri juga bergabung melawan Aguan dan PIK-2 itu.
Warga sekarang banyak yang mengeluh dengan adanya pembangunan PIK bahwa akses jalan keluar masuk bagi pengendara warga di sekitarnya mendapat kesulitan. Mereka yang dulu bebas lewat sekarang susah untuk menggunakan jalan itu karena sudah dipersempit pihak PIK-2. Mereka mau protes kepada siapa. Tidak jelas siapa yang mempersempit jalan tetapi faktanya jika mobil atau motor lewat di sana mereka harus bergantian.***(RedSiBer).
