KOTA SERANG, Sidik-Berita.Com- 21 Maret 2025 || Sidikberita.com – Dalam upaya menjaga citra organisasi, Ketua KARABEN-RI Kota Serang, Rasidi, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh jajaran kepengurusan untuk tidak melakukan pungutan atau propaganda terkait Tunjangan Hari Raya (THR). Larangan ini ditujukan kepada semua anggota, mulai dari Dewan Pimpinan Kota (DPK), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), hingga Pengurus Anak Cabang (PAC).
Instruksi tersebut tertuang dalam surat resmi yang kini beredar di masyarakat. Dalam surat itu, Rasidi menegaskan bahwa tidak boleh ada permintaan dana THR dari masyarakat, baik pelaku usaha, pabrik, pengusaha, organisasi perangkat daerah (OPD) pemerintah, maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Untuk tidak melakukan pungutan uang atau propaganda untuk THR kepada masyarakat atau pengusaha,” demikian kutipan isi surat yang diteken Rasidi.
Ketua KARABEN-RI Kota Serang juga meminta seluruh jajarannya untuk meneruskan instruksi ini kepada anggota di wilayah masing-masing agar dipatuhi secara menyeluruh. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen organisasi dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan menjaga kredibilitasnya di mata publik.
Menurut Rasidi, praktik meminta atau memungut THR dari masyarakat atau pengusaha dapat menimbulkan kesan negatif. Hal ini berpotensi mencoreng nama baik organisasi serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap KARABEN-RI.
Selain itu, dia juga menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan masyarakat, terutama menjelang hari raya. “Kami ingin memastikan bahwa KARABEN-RI tetap menjadi organisasi yang dipercaya dan dihormati,” ujarnya.
Rasidi menegaskan bahwa perayaan hari raya seharusnya menjadi momen kebersamaan dan kebahagiaan, bukan ajang untuk membebani masyarakat dengan pungutan yang tidak semestinya. Ia mengingatkan bahwa setiap anggota KARABEN-RI memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas organisasi.
Lebih lanjut, ia juga mengimbau seluruh pengurus untuk fokus pada program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi, daripada melakukan tindakan yang dapat merugikan citra organisasi.
Instruksi ini disambut baik oleh berbagai pihak, termasuk para pelaku usaha dan UMKM yang merasa lebih tenang dengan adanya kepastian bahwa tidak ada tekanan terkait pungutan THR.
Salah satu pengusaha di Kota Serang, Budi Santoso, mengapresiasi langkah KARABEN-RI. “Ini kebijakan yang sangat baik. Kami sebagai pengusaha merasa lebih nyaman karena tidak ada permintaan yang membebani,” katanya.
Pihak pemerintah daerah juga menyambut baik instruksi ini. Menurut seorang pejabat OPD yang enggan disebutkan namanya, kebijakan ini menunjukkan komitmen KARABEN-RI dalam menjaga profesionalisme dan mendukung kebijakan pemerintah terkait larangan pungutan liar.
Di sisi lain, beberapa masyarakat menilai bahwa kebijakan ini seharusnya juga diterapkan oleh organisasi lain agar tidak ada penyalahgunaan kewenangan menjelang hari raya.
Namun, ada pula yang skeptis dan mempertanyakan sejauh mana instruksi ini dapat diterapkan di lapangan. Beberapa pihak menilai perlu ada mekanisme pengawasan agar kebijakan ini tidak hanya menjadi sekadar imbauan.
Menanggapi hal tersebut, Rasidi menegaskan bahwa KARABEN-RI akan mengawasi penerapan kebijakan ini dengan ketat. Jika ada anggota yang terbukti melanggar, akan diberikan sanksi tegas sesuai aturan organisasi.
Ia juga meminta masyarakat untuk turut serta mengawasi dan melaporkan jika menemukan adanya pelanggaran. “Kami terbuka terhadap laporan dari masyarakat. Jika ada anggota kami yang masih melakukan pungutan, silakan laporkan,” katanya.
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan masyarakat dapat merayakan hari raya dengan lebih tenang tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Rasidi berharap langkah ini menjadi contoh bagi organisasi lain untuk tetap menjunjung tinggi nilai integritas dan transparansi.
Ke depan, KARABEN-RI berkomitmen untuk terus memperkuat peranannya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat tanpa melakukan praktik yang dapat merugikan publik. “Kami ingin menjadi organisasi yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sebaliknya,” tutup Rasidi.***(RzK)